Agar lebih memerhatikan pemerataan akses buku

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam masalah pendidikan. Termasuk juga dalam pengadaan fasilitas yang mendukung program belajar, seperti fasilitas perpustakaan. Menurut berita yang dimuat Kompas, edisi Senin, 19 November 2007 dengan judul berita “Perpustakaan Terlantar”, bahwa bantuan bahan bacaan anak tidak datang lagi setelah terakhir kali diberikan tahun 2003. Menurut sejumlah kepala sekolah, sejak ditetapkannya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pembangunan (BOP), sekolah tidak lagi mendapatkan sumbangan buku, baik dari pemerintah pusat maupun dari Dinas Pendidikan (Diknas) setempat.

Satu sisi, upaya pemerintah mewujudkan sekolah gratis sudah terlaksana. Namun, upaya perbaikan dan pengadaan fasilitas belum terpenuhi. Seperti yang penulis amati di sebuah sekolah dasar negeri di Jakarta yang sangat minim keadaan perpustakaan sekolahnya. Padahal, lokasinya di Jakarta—yang notabene adalah pusat pemerintahan Negara RI. Kondisi ini mungkin nyata banyak terdapat di sekolah-sekolah dasar di Jakarta. Dan, itu pun tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan kondisi di pelosok daerah lainnya jika di Jakarta saja tidak terjangkau? Tentu, harapan kita adalah pemerintah lebih memerhatikan pemerataan fasilitas dan akses buku dan memberikan prioritas utama bagi segala hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan, termasuk juga pengadaan proyek buku dan perhatian pada fasilitas perpustakaan sekolah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s